Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia. Ini merupakan potensi besar bila dilihat dari sisi kepentingan industri dan ekonomi. Mengapa ? Pertama karena tersedianya sumber daya alam (SDA) yang bisa mendukung gerakan industri nasional dan sumber daya manusia (SDM) yang lebih dari cukup untuk menjalankan industri. SDM Indonesia juga memiliki keahlian (skill) dan profesional yang diakui di bursa tenaga kerja profesi internasional. Sementara di sisi lain SDA Indonesia melimpah, hanya pengelolaan tidak tepat.
Kedua, Indonesia adalah pasar ke-4 terbesar di dunia dengan tingkat konsumtif masyarakat yang tinggi. Kondisi ini sangat menguntungkan industri nasional dalam menyediakan produk primer, konsumer maupun tersier yang diminati masyarakat.
Di dalam menciptakan tannas industri (ketahanan nasional industri), perlu dilakukan usaha-usaha berkesinambungan oleh segenap elemen bangsa. Ini didasarkan pada kebijakan blue print (cetak biru) industri pemerintah. Korea dan Taiwan sukses dalam teknologi chip semi konduktor dan elektronika karena memiliki cetak biru industri yang mengarahkan road map (peta jalan) industri dengan jelas. Tidak ada kata terlambat bagi Indonesia sekiranya belum memiliki cetak biru industri yang bisa memberikan peta jalan industri nasional. Ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan dalam menuju proses pasar bebas beberapa waktu lagi.
Bertumpu pada potensi SDA dan SDM, serta tersedianya pasar nasional, beberapa upaya berkesinambungan yang diajukan dalam menggesa tannas industri antara lain:
1. Pembinaan SDM nasional menjadi iron stock industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pembinaan SDM nasional sebenarnya pernah dirintis oleh Pak Habibie ketika menjabat menristek 18 tahun yang lalu. Tetapi karena tidak jelasnya road map industri nasional, menjadikan program pembinaan mahasiswa berbakat di dalam maupun di luar negeri menjadi tidak bermakna. Sebagian karya siswa berusaha komitmen membina profesinalisme dengan bekerja di industri atau lembaga penelitian di luar negeri dengan status tetap ikatan dinas. Sebagian lagi mengalami kasus menyedihkan karena justru dipecat (PHK) oleh instansi/lembaganya di Indonesia karena alasan yang tidak jelas serta tidak terkait dengan kepentingan kemaslahatan industri nasional.
Taiwan dan Korea sukses membangun industri karena kemampuan kedua negera tersebut dalam memenej braindrain sehingga menghasilkan braingain. Braingain ini jelas merupakan hasil nyata dari transfer teknologi. Negara ASEAN yang sedang menerapkan manajemen aquilibrium braindrain-braingain ini adalah Malaysia.
2. Penyusunan perundangan dan regulasi untuk akselerasi industri unggulan dan mengamankan industri sejenis dari intervensi asing.
Industri unggulan adalah industri yang memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Industri bernilai strategis berarti industri handal yang terkait langsung dengan kepentingan ketahanan nasional dan mencakup hajat hidup rakyat. Industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah industri yang memproduksi kebutuhan primer rakyat. Kedua jenis industri ini harus mendapatkan suaka dari pemerintah (tidak harus berbentuk BUMN) yang dituangkan dalam perundangan yang jelas dan tidak bias. Dengan perundangan tersebut diharapkan pasar nasional tidak dikuasai oleh produk serupa dari luar negeri, serta mencegah terjadinya penguasaan hajat hidup rakyat oleh segelintir orang di lingkar kekuasaan.
3. Penyediaan sumber energi yang memadai untuk kebutuhan industri nasional.
Kekuatan energi suatu negara diukur dengan tersedianya cadangan BBM minimal selama 30 hari. Sementara negara industri seperti Jepang dan Amerika, memiliki stok minyak sampai lebih 90 hari. Dalam krisis energi terkini, bulan September lalu cadangan minyak nasional sempat anjlog sampai 28 hari. Tidak tersedianya stok energi yang cukup sulit mendongkrak pertumbuhan di sektor industri. Tidak adanya ketahanan bidang energi, mustahil mewujudkan tannas industri.
4. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi produk kepada konsumen sehingga selisih harga jual tidak terlalu jauh dari harga produksi.
Pertumbuhan industri otomotif indonesia cukup signifikan dan terbesar di ASEAN. Menurut laporan tahunan Honda Motor, pada tahun 2004 produksi sepeda motor mencapai angka 2.8 juta unit, ketiga terbesar setelah China dan India. Angka tersebut masih cenderung meningkat sampai akhir tahun 2005 ini. DKI Jakarta mengambil peran 20% perkiraan dari produk nasional otomotif.
Akan tetapi, kenaikan prosentase penjualan kendaraan tersebut tidak dibarengi dengan penambahan ruas jalan atau pembangunan sarana jalan baru. Tidak lancarnya distribusi barang karena kurangnya sarana transportasi hanya akan menaikkan harga jual barang jauh di atas patokan produsen atau harga minimal eceran. Tingginya harga produksi dan distribusi di dalam negeri akan kalah dengan serangan produk dari China.
5. Pengalokasikan sebagian pajak untuk penelitian dan pengembangan industri.
Di negara maju seperti halnya Jepang, pendapatan negara dari pajak sebagiannya dialokasikan untuk kegiatan pengembangan iptek dan industri. Proyek-proyek ruang angkasa, proyek pengembangan kelautan, proyek ekplorasi minyak dan gas didanai dengan pajak yang dibayarkan oleh penduduk Jepang.
6. Pemberian sanksi berat kepada penyelundup dan pengimpor gelap produk kebutuhan primer.
Pemberantasan korupsi dengan dikeluarkannya Kepres No. 11. Tahun 2005 timtas Tipikor dan UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK masih belum optimal berjalan. Pemberantasan korupsi masih pada kulitnya saja, belum menyentuh kepada sistem korupsi. Yang lebih parah lagi adalah kerja sama antara mafia peradilan dengan para koruptor dan penyelundup, seperti kasus di MA dan Kejagung akhir-akhir ini.
Kesimpulan
Sektor industri mempunyai andil signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pematokan pertumbuhan ekonomi stabil pada 6% tiap tahun, sama artinya dengan mempertahankan kekuatan sektor industri. Kenaikan inflasi di atas 16% saat ini, salah satunya didukung oleh tidak adanya ketahanan industri di sektor migas. Tidak tersedianya migas yang cukup untuk kebutuhan nasional, menurunkan efektitas kegiatan industri di sektor riil, yang akibatnya mendorong elevasi harga.
Sekiranya bangsa ini sudah tidak bisa bergelimangan dengan harta "emas hitam", perlu segera digesa kekuatan riil industri agar tidak dilandai badai produk luar negeri pasca ditandatanganinya pasar besas APEC. Kekuatan yang hilang itu hendaknya kembali kepada bangsa ini, mulai sekarang juga.
Dr. Marsudi Budi Utomo, Senior Staf Shindengen Electric MFG., Co. LTD, Peneliti ISTECS Japan, Ketua PIP PKS Jepang (Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera Jepang), dan KKS (Kelompok Kajian Strategis) PKS Jepang.
Dalam kolom perspektif di situs ini (April 2008), Heru Susetyo mengajukan gagasannya mengenai perlunya paradigma keamanan yang tidak hanya berpusat pada keamanan militer dan teritorial saja. Ia merujuk pada paradigma keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan manusia (human security). Menurutnya, keamanan manusia (human security) menjadi pilihan karena konsep ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, dan keamanan lingkungan. Fakta bahwa berbagai ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri dengan sebab-sebab yang tak melulu kemiliteran membuat argumentasi ini terasa kuat. ...selengkapnya
Pegiat Komunitas Aset Bangsa. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komsat Kyoto-Shiga. Bersama dengan para peneliti Jepang yang peduli Indonesia di Kyoto dan sekitarnya, saat ini tengah merintis FOSBIK (Forum Studi Berita Indonesia di Kyoto) yang diharapkan akan menjadi embrio bagi pusat kajian Indonesia di Jepang. Alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI ini kini sedang melanjutkan studi di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto. Bidang yang didalami adalah isu-isu strategis dan keamanan kontemporer, terorisme, hubungan Utara-Selatan, hubungan Islam-Barat, sejarah poskolonial, ekonomi politik, hak asasi manusia, dan global governance. Arsip lalu