Kebutuhan energi yang terus meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri dan ekonomi di setiap negara, pada kenyataannya menjadi satu masalah yang besar ketika cadangan sumber energi konvensional semakin terbatas. Meskipun begitu dalam kondisi dimana sumber energi yang digunakan sulit untuk didapat, kebijakan mengurangi konsumsi energi bukanlah merupakan langkah yang tepat. Hampir semua negara di dunia, besar konsumsi energi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua sisi yang saling mempengaruhi. Ferguson et al. melaporkan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya, terdapat fungsi korelasi yang signifikan antara konsumi energi (terutama yang diubah dalam bentuk listik) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap negara, yang berimplikasi pada perlunya kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan energi jika pertumbuhan ekonomi di negara tersebut ingin tetap terjaga (R. Ferguson et.al, 2000). Karenanya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengelola kebijakan penghematan energi dan diversifikasi energi untuk menjaga ketahanan energi tetap stabil.

Penghematan energi tentu berbeda dengan mengurangi konsumsi energi karena pada penghematan energi output yang dihasilkan tetaplah sama. Artinya, ketika penghematan energi dilakukan jumlah energi yang digunakan lebih efisien dibandingkan sebelum penghematan energi dilakukan. Sedangkan pembatasan energi adalah memangkas konsumsi energi yang sangat mungkin berakibat kepada menurunnya output yang selama ini dihasilkan. Dapat juga dikatakan bahwa pada kebijakan pengurangan konsumsi energi tidak dilakukan proses peningkatan efisiensi sumber energi yang digunakan sehingga jumlah energi yang lebih sedikit akan menghasilkan output yang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

Dalam suatu negara, hubungan antara kebutuhan energi dan output yang dihasilkan biasanya dituliskan dalam bentuk besarnya total suplai energi primer dalam setiap gross domestic product negara tersebut (total primary energy suply/ TPES per unit of GDP). Nilai ini juga menunjukkan seberapa besar kemampuan negara tersebut mengelola penggunaan energinya secara efektif untuk setiap satuan GDP yang didapatkan. Satuan ini sering juga disebut dengan intensitas energi. Satuan lainnya yang digunakan adalah Total Final Consumption (TFC) dibandingkan dengan GDP negara tesebut yang menunjukkan besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu satuan GDP.

Negara-negara industri yang tergabung dalam organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development ・OECD) pada kenyataannya merupakan negara-negara yang lebih serius melakukan kebijakan penghematan energi. Kondisi ini terjadi mengingat negara-negara tersebut, yang nota bene merupakan negara industri, merupakan negara-negara yang paling menderita ketika harga minyak mengalami gejolak di dunia. Ketergantungan ekonomi negara yang sangat besar pada industri membuat mereka sangat berkepentingan membuat pasokan energinya stabil. Mengutip pendapat Gruber 1998, sebenarnya Amerika Serikat sudah memiliki tradisi efisiensi energi sejak lama, yang terbukti dari menurunnya intensitas energi sebesar 1% sepanjang 1850-1990. Meskipun begitu, kebijakan penghematan energi mulai dilakukan secara meluas dan lebih serius dikelola oleh negara-negara industri setelah terjadi dua krisis energi di dunia pada tahun 1970an.

Krisis minyak pertama terjadi pada tahun 1973, yang dimulai sejak 17 Oktober 1973 dimana negara-negara arab yang tergabung dalam OAPEC (Organization of Arabic Petroleum Exporter Countries) memboikot untuk mengirim minyak ke Amerika dan Eropa pasca perang Yom Kipur antara Arab dan Israel. Krisis energi kedua terjadi pada tahun 1979 saat terjadi revolusi Iran yang berakhir dengan penghentian produksi minyak oleh Iran ke negara-negara barat. Kedua krisis energi ini menimbulkan gejolak ekonomi yang sangat besar di negara-negara industri tersebut yang memaksa mereka membuat puluhan kebijakan penghematan energi di samping penelitian untuk menemukan sumber energi alternatif. Pemerintah Amerika bahkan sempat menerapkan kebjakan pembatasan konsumsi BBM dengan mengatur mobil bernomor genap hanya bisa mengisi BBM di tanggal genap dan bernomor ganjil mengisi di tanggal ganjil. Secara simbolik Presiden AS saat itu Jimmi Charter juga memasang solar cell panel di gedung putih untuk mendorong penggunaan energi alternatif.

Gambar 1. Nilai kebutuhan dan konsumsi energi setiap satuan GDP di negara negara OECD (Geller et al, 2006).

Puluhan kebijakan untuk tujuan menghemat energi memang menunjukkan hasilnya yang terlihat dari kemampuan negara-negara tersebut menurunkan total energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit GDP negara tersebut (TPES/ GDP). TPES/ GDP negara-negara utama dari OECD mengalami penurunan yang drastis sejak krisis minyak pertama tahun 1973. Geller dalam sebuah studinya menyatakan antara tahun 1973 dan 1983 terjadi penurunan hingga 2.2% pada nilai intensitas energi (TPES/GDP) negara-negara OECD tersebut yang merupakan nilai tertinggi hingga saat ini (H. Geller et al, 2006). Penurunan ini juga diikuti dengan kemampuan meningkatkan efisiensi energi yang dikonsumsinya yang terlihat dari naiknya nilai TPES/TFC dari negara-negara OECD tersebut seperti terlihat pada gambar 1. Peningkatan nilai TPES/TFC negara-negara tersebut mengalami kenaikan sebesar 9% antara tahun 1973 dan 2000 yang menunjukkan penurunan energi primer per GDP lebih banyak disebabkan karena kemampuan melakukan penghematan energi pada pengguna akhir energi yaitu pada perubahan gaya hidup dan aktifitas ekonomi. Keadaan ini juga bisa dilihat dari nilai TFC/GDP yang mengalami penurunan lebih besar dari pada TPES/ GDP. Nilai TFC per GDP antara tahun 1973 hingga 2000 mencapai penurunan sebesar 38% sedangkan TPES/GDP mencapai sekitar 33% untuk periode yang sama.

Gambar 2. Besar energi yang digunakan yang lebih kecil 49% dibandingkan dengan asumsi besar energi jika tidak terdapat kebijakan penghematan energi (Geller et al, 2006).

Berbagai kebijakan energi tersebut pada akhirnya memberi implikasi yang tidak sedikit terhadap penggunaan energi dari negara-negara OECD dimana sepanjang hampir 30 tahun dari penerapan kebijakan penghematan energi tersebut, konsumsi energi mampu ditekan hingga 49% dibandingkan jika tidak ada kebijakan penghematan energi seperti terlihat dari gambar 2. Dari seluruh kebijakan penghematan energi tersebut, sektor industri manufaktur merupakan sektor yang paling besar memberikan efek pada penghematan energi dengan penurunan mencapai 41% antara tahun 1973 dan 1998. Sektor jasa (service) dan rumah tangga memberikan efek kedua dan ketiga terbesar pada program penghematan energi di negara-negara tersebut sedangkan sektor transportasi baik kendaraan penumpang dan angkutan barang memberikan efek yang terkecil pada program penghematan energi tersebut seperti dapat dilihat pada gambar 3. Data ini menggambarkan bahwa program penghematan energi pada sektor dimana sumber energi harus di proses terlebih dulu (menghasilkan listrik misalnya) lebih berhasil diterapkan di negara-negara tersebut daripada sumber energi yang langsung digunakan sebagai bahan bakar.

Gambar 3. Perbandingan masing-masing sektor dalam penghematan energi dalam rentang waktu 1973 dan 1998 (Geller et al, 2006).

Jika diperhatikan data statistik diatas maka terlihat bahwa kebijakan penghematan energi sebenarnya bisa memberikan efek yang tidak sedikit dalam mengatasi problema energi. Indonesia yang saat ini tengah menghadapi problem besar dalam menjaga ketahanan energi, selayaknya bisa membuat berbagai kebijakan yang lebih terarah serta melakukan pengawasan yang ketat dalam proses eksekusinya. Penetapan target yang lebih terukur serta evaluasi yang mencakup kuantitatif sebaiknya dilakukan agar keberhasilan program penghematan energi di Indonesia dapat lebih terukur.

Brian Yuliarto, staf akademik Departemen Teknik Fisika ITB, Ketua Dewan Pengurus Indonesia Energy Institute (INDENI), www.indeni.org

Referensi:
1.R. Fergusson, W. Wilkinson, R. Hill, Energy Policy 28 (2000) 923-934.
2.H. Geller, P. Harrington, A.H. Rosenfeld, S. Tanishima, F. Unander, Energy Policy 34 (2006) 556-573.
3.A. Grubler, Technology and Global Change, Cambridge University press (1998), Cambridge.