Kamis, 24 Juli 2008 .


ISTECS
Buku Serba Serbi Energi
pmc
The Best Intenet Tools
Jumlah pengunjung : 2801013
sejak 27 Mei 2005
Saat ini ada 8 pengunjung online
Hari ini 3909 pengunjung
Kemarin 4433 pengunjung

Senin, 30 Oktober 2006 00:19:01
Artikel Iptek

Satu hal yang belum terselesaikan di bidang industri kita adalah meningkatkan index pertumbuhan ekonomi dari indikasi pertumbuhan nilai produksi UKM. Produksi di bidang industri masih didominasi oleh industri besar baik produksi untuk ekspor maupun dalam negeri. Nilai produksi ekspor dari UKM baru hanya sekitar 34.4% dari total industri nasional. Ini berarti 2/3 nilai ekspor nasional hanya dikuasai oleh segelintir industri besar. [1]

Ini berbeda dengan negara industri - ambil contohnya negara Jepang. Industri di Jepang yang termasuk ke dalam UKM ini tahun 2005 memiliki andil 99.3% dari total jumlah industri, atau tercatat sekitar 293 ribu UKM. UKM ini dengan klasifikasi jumlah pekerja resmi 4 sampai 30 orang. Industri berbasis UKM ini ternyata mampu menyerap 8.2 juta tenaga kerja, dengan total produksi 98.7 trilyun Yen. Sehingga bisa dikatakan bahwa UKM adalah penggerak ekonomi sektor riil di Jepang sekaligus penopang kemajuan teknologi. [3]

Paradigma Hutang untuk Pembangunan UKM

Paradigma hutang untuk pembangunan UKM nasional agaknya perlu dikesampingkan. Apalagi hutang yang dimaksud adalah untuk pembuatan sistem menejemen UKM nasional, atau penyusunan mekanisme/regulasi pembangunan UKM nasional. Juga hutang tersebut tidak menyentuh kepada pemberian kredit lunak kepada UKM-UKM agar bisa lebih mengembangkan usaha produksinya untuk tujuan ekspor. Untuk itu perlu dipertanyakan efektifitas hutang-hutang untuk tujuan seperti di atas.

Sebagai contoh, dari proposal hutang untuk pembuatan sistem pengembangan dan pembangunan UKM oleh ADB tahun 2002, ternyata Indonesia menanggung hutang total sebesar 113 juta USD. Perinciannya adalah hutang ADB 85 juta USD, dan hutang dari penyertaan bank lokal 28 juta USD. Hutang tersebut harus dikembalikan dalam kurun waktu 15 tahun. Hutang luar negeri ini dipakai antara lain untuk System Building Cost termasuk biaya penyusunan regulasi dan perundangan, Management Cost, Development Cost dan Recovery Cost.

Selain itu masih ada hutang dalam bentuk asistensi baik bilateral maupun multilateral dari para donor seperti; JICA Jepang, USAID US, GTZ Jerman, Swisscontact Swiss, CIDA Kanada, AusAID Australia, World Bank, UNDP, UNIDO, dll. Sebagai dana asistensi, pinjaman dari berbagai lembaga donor itu digunakan untuk penyusunan kebijakan UKM dalam bentuk asistensi pembentukan suasana bisnis UKM yang kondusif, asistensi penumbuhan usaha baru dan UKM yang berkompetensi, dan juga untuk asistensi perluasan akses pendanaan yang produktif, dll.

Potensi Tumbuh UKM

Tulisan ini menyampaikan sebuah koreksi dan kritisi kepada pemerintah dan lembaga terkait, bahwa paradigma hutang untuk keperluan pengadaan sistem untuk UKM adalah kurang tepat. Apalagi tidak ditetapkannya tolok ukur keberhasilan yang jelas antara penyediaan sistem manajemen dengan perkembangan/pertumbuhan UKM, termasuk dalam hubungannya dengan daya tahan produksi UKM terhadap resiko bisnis.

Justru, yang perlu lebih diperhatikan adalah memberikan suntikan dana dalam bentuk semacam 'grant' atau insentif kepada UKM yang memiliki kriteria tertentu agar tumbuh dan survive. Dirasa penting juga adalah pengadakan industri pendukung UKM. Industri pendukung UKM ini bisa berupa industri jasa yang akan mendistribusikan produk UKM, atau industri keuangan yang akan memberikan suntikan dana atau penyertaan modal, ataupun industri penyedia bahan baku UKM, dll. Sehingga sekiranya terjadi krisis, resiko pertama tidak langsung ditanggungkan kepada UKM, tetapi dihadapi oleh industri pendukung UKM tersebut.

Hal ini dilatarbelakangi, bahwa permasalahan pertumbungan UKM tidak secara dominan disebabkan oleh masalah manajemen UKM. Pertumbuhan UKM atau 'bangkrut'nya UKM lebih dipengaruhi oleh kenaikan harga dasar bahan yang tidak dikontrol oleh pemerintah. (Kasus kolapsnya UKM kerajinan kuningan di Juwono, Pati dan industri logam di Ceper, Klaten) Padahal pada bidang-bidang produksi tertentu, peluang UKM untuk tumbuh sangat besar.

Dari Total Komposisi Ekspor non migas (BPS, Deperindag) menunjukkan bahwa sektor industri dan manufaktur mendominasi nilai ekspor non migas (data tahun 2000). Sektor industri yang memberikan peluang besar bagi UKM untuk tumbuh dan berkembang adalah sebagai berikut: Industri perkayuan (mebel, kerajinan, dan lain-lain) 11.3%, Industri kulit dan produk kulit 4.9%, industri timah dan tembaga 2.2%, industri makanan 2%, dan selebihnya dibawah 1%. Sebagai pembanding, industri besar di dalam sektor industri ini masih mendominasi produk tekstil 19.5%, industri elektronik 18.8%, dan industri suku cadang motor/mobil 7.7%, industri pulp dan kertas 7.2%, dan industri lainnya di bawah 7%.

Jadi, gambaran potensi tumbuh dan berkembang UKM di sektor industri ini sebesar 31.7%. Dengan kata lain, bahwa potensi sulit berkembang bagi UKM atau UKM yang memiliki resiko bisnis tinggi di sektor industri adalah 68.3%. Meskipun data di atas berbasis tahun 2002, tetapi masih bisa diyakini akurasinya meskipun ada perubahan tetapi tidak terlalu dominan. Dengan potensi resiko tinggi bagi UKM di sektor industri, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah dan lembaga terkait untuk memikirkan usaha pencegahan dengan segera membuat kondisi ekonomi pendukung UKM secara solid dan stabil.

Referensi

[1] Industrial Survey BPS
[2] METI Jepang, 'Tabel Statistik Industri', 23 Juni 2006
[3] Berita Iptek, 'IKM Monozukuri', 2005
[4] Proposal hutang dan asistensi ADB RRP INO 34113, 2002
[5] Berbagai Media

Penulis adalah Ketua Pusat Informasi dan Pelayanan Partai Keadilan Sejahtera Jepang, Senior staff di Shindengen Electric MFG. CO. LTD, sekaligus peneliti ISTECS.

  Diskusi (percobaan)
dibaca 3593 kali


BERITA SEBELUMNYA
PERSPEKTIF
Senin, 26 Mei 2008
Jalan Licin Paradigma Keamanan Alternatif: Keamanan Manusia dan Pembajakan Wacana
oleh Shofwan Al-Banna Choiruzzad
Dalam kolom perspektif di situs ini (April 2008), Heru Susetyo mengajukan gagasannya mengenai perlunya paradigma keamanan yang tidak hanya berpusat pada keamanan militer dan teritorial saja. Ia merujuk pada paradigma keamanan komprehensif yang bertumpu pada keamanan manusia (human security). Menurutnya, keamanan manusia (human security) menjadi pilihan karena konsep ini secara komprehensif mampu menjembatani kepentingan keamanan antara kepentingan keamanan militer dengan keamanan ekonomi, pangan, energi, pribadi, politik, komunitas, dan keamanan lingkungan. Fakta bahwa berbagai ancaman yang menganggu stabilitas dan integrasi nasional kini lebih banyak berasal dari dalam negeri dengan sebab-sebab yang tak melulu kemiliteran membuat argumentasi ini terasa kuat. ...selengkapnya

Pegiat Komunitas Aset Bangsa. Saat ini dipercaya sebagai Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komsat Kyoto-Shiga. Bersama dengan para peneliti Jepang yang peduli Indonesia di Kyoto dan sekitarnya, saat ini tengah merintis FOSBIK (Forum Studi Berita Indonesia di Kyoto) yang diharapkan akan menjadi embrio bagi pusat kajian Indonesia di Jepang. Alumni Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI ini kini sedang melanjutkan studi di Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Kyoto. Bidang yang didalami adalah isu-isu strategis dan keamanan kontemporer, terorisme, hubungan Utara-Selatan, hubungan Islam-Barat, sejarah poskolonial, ekonomi politik, hak asasi manusia, dan global governance.
Arsip lalu
       
Copyright © 2005 beritaiptek.com All text, graphics and pictures contained in the pages of the BeritaIptek.com are copyright 2004 by ISTECS.
Any reprinting, reuse or rebroadcast by any person without the express written permission of ISTECS is prohibited. © Copyright Policy